Latar Belakang Agresi Militer II
Latar belakang belanda melancarkan agresi militer II adalah :
1. Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan berusaha untuk mengingkari perjanjian Renville,
2. 18 Desember 1948 Belanda mengeluarkan surat pernyataan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan persetujuan gencatan perang Renville.
Tetapi surat pernyataan tersebut tidak dapat disampaikan ke pemerintah pusat di Yogyakarta sebab dilarang oleh Belanda.
Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan serangan terhadap kota Yogyakarta. Tepatnya pada pukul 05.30, Belanda melakukan aksi membom pangkalan udara Maguwoharjo(Lapangan Udara Adisucipto) yang dilanjutkan dengan menghancurkan bangunan-bangunan penting dan akhirnya merambat ke pusat kota Yogyakarta dan berhasil menguasainya. Belanda berhasil menawan Presiden Soekarno, wakil presiden Moh Hatta, Syahrir (penasehat presiden), H. Agus Salim (Menlu).
Sebelum ditawan presiden berhasil mengirimkan surat pemberian kekuasaan kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat RI (PDRI) di Bukit tinggi Sumatera. Jika Syarifuddin tidak dapat menjalankan tugasnya maka presiden memerintahkan kepada Sudarsono, L.N. Palar, dan A.A Maramis yang ada di New Delhi untuk membentuk pemerintahan RI di India.
1. Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan berusaha untuk mengingkari perjanjian Renville,
2. 18 Desember 1948 Belanda mengeluarkan surat pernyataan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan persetujuan gencatan perang Renville.
Tetapi surat pernyataan tersebut tidak dapat disampaikan ke pemerintah pusat di Yogyakarta sebab dilarang oleh Belanda.
Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan serangan terhadap kota Yogyakarta. Tepatnya pada pukul 05.30, Belanda melakukan aksi membom pangkalan udara Maguwoharjo(Lapangan Udara Adisucipto) yang dilanjutkan dengan menghancurkan bangunan-bangunan penting dan akhirnya merambat ke pusat kota Yogyakarta dan berhasil menguasainya. Belanda berhasil menawan Presiden Soekarno, wakil presiden Moh Hatta, Syahrir (penasehat presiden), H. Agus Salim (Menlu).
Sebelum ditawan presiden berhasil mengirimkan surat pemberian kekuasaan kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat RI (PDRI) di Bukit tinggi Sumatera. Jika Syarifuddin tidak dapat menjalankan tugasnya maka presiden memerintahkan kepada Sudarsono, L.N. Palar, dan A.A Maramis yang ada di New Delhi untuk membentuk pemerintahan RI di India.