1) Mengembangkan sikap HAM dan pluralisme.
2) Membangun persatuan dengan membangun rasa solidaritas.
3) Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antarmasyarakat yang berbeda.
4) Kekayaan di Wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia.
5) Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa pengecualian.
Pelaksanaan Wawasan Nusantara dalam bidang politik ditunjukkan oleh angka
1) dan 5)
Pembahasan:
Implementasi Wawasan Nusantara di Bidang Politik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara, yaitu sebagai berikut:
- Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU Partai Politik, UU pemilihan umum, dan UU pemilihan presiden, pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.
- Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi.
- Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan.
- Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.