Kelemahan Politik dan Ekonomi Orde Baru
Pemerintahan Indonesia pada masa orde baru di samping mengalami keberhasilan-keberhasilan ternyata banyak mengalami kelemahan, antara lain:
1. Munculnya sistem kekuasaan sentral.
2. Doktrin Dwifungsi ABRI, menjadikan ABRI ikut andil dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat non militer, seperti perusahaan, gubernur dan pejabat sipil lainnya.
3. Keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat pada masa orde baru berkuasa relatif kondusif. Hal itu karena adanya Kopkamtib (Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban) menangani hal-hal yang dirasa mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat dilakukan dengan keras.
4. Praktek kehidupan politik.
Kehidupan ekonomi pada masa orde baru juga banyak terjadi kelemahan, antara lain:
1. Adanya praktek-praktek monopoli yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi yang dekat dengan kekuasaan.
2. Adanya diskriminasi terhadap pengusaha ekonomi pribumi dengan pengusaha non pribumi kaum pengusaha non pribumi kaum pengusaha non pribumi/keturunan China sangat diperhatikan pemerintah, serta mendapat fasilitas yang lebih dibanding pengusaha pribumi.
3. Meningkatnya KKN.
1. Munculnya sistem kekuasaan sentral.
2. Doktrin Dwifungsi ABRI, menjadikan ABRI ikut andil dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat non militer, seperti perusahaan, gubernur dan pejabat sipil lainnya.
3. Keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat pada masa orde baru berkuasa relatif kondusif. Hal itu karena adanya Kopkamtib (Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban) menangani hal-hal yang dirasa mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat dilakukan dengan keras.
4. Praktek kehidupan politik.
Kehidupan ekonomi pada masa orde baru juga banyak terjadi kelemahan, antara lain:
1. Adanya praktek-praktek monopoli yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi yang dekat dengan kekuasaan.
2. Adanya diskriminasi terhadap pengusaha ekonomi pribumi dengan pengusaha non pribumi kaum pengusaha non pribumi kaum pengusaha non pribumi/keturunan China sangat diperhatikan pemerintah, serta mendapat fasilitas yang lebih dibanding pengusaha pribumi.
3. Meningkatnya KKN.